Mandeknya tahapan penting tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas koordinasi antarlembaga dalam menangani perkara yang melibatkan korban dari kelompok rentan. Di tengah tuntutan agar penanganan kekerasan seksual dilakukan secara cepat dan berpihak kepada korban, proses yang berlarut-larut dinilai berpotensi memperpanjang beban psikologis korban dan keluarganya.

Kanit PPA Satreskrim Polres Sampang, Aipda Poundra Kinan, menjelaskan bahwa penyidik telah menjalankan prosedur sejak awal. Dua hari setelah laporan diterima, permohonan pemeriksaan saksi ahli kepada Dinas Sosial dan rumah sakit langsung diajukan. Namun hingga kini, jadwal pemeriksaan korban belum juga ditetapkan.

"Laporan sudah kami proses. Dua hari setelah laporan masuk kami sudah mengajukan permohonan saksi ahli dari Dinas Sosial dan rumah sakit. Sampai sekarang memang belum ada jadwal," ujar Poundra.

Di sisi lain, keluarga korban mengaku telah memenuhi seluruh arahan yang diberikan. Mereka bahkan sempat diminta membawa korban ke rumah sakit pada 21 Juli 2026 untuk menjalani pemeriksaan. Namun pemeriksaan tersebut tidak terlaksana. Sehari kemudian keluarga kembali dihubungi dan diberitahu bahwa jadwal ditunda, tanpa disertai kepastian kapan pemeriksaan akan dilakukan.

"Kami sudah datang ke rumah sakit sesuai arahan. Besoknya ditelepon lagi, katanya ditunda. Sampai sekarang belum ada kepastian kapan diperiksa," ungkap AN, ibu korban.

Belum terlaksananya pemeriksaan saksi ahli membuat penyidik belum dapat melengkapi salah satu unsur pembuktian yang diperlukan dalam proses penyidikan. Akibatnya, penanganan perkara belum dapat memasuki tahapan berikutnya, sementara keluarga korban terus menunggu kepastian hukum.

Pemerhati hukum Said Abdullah menilai penanganan perkara kekerasan seksual seharusnya menjadi prioritas seluruh instansi yang terlibat. Menurutnya, koordinasi yang tidak berjalan efektif dapat menghambat proses penegakan hukum dan berdampak langsung pada hak korban untuk memperoleh keadilan.

"Koordinasi antarlembaga tidak boleh menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Ketika proses berjalan lambat karena tahapan yang menjadi kewenangan masing-masing instansi belum diselesaikan, maka kepastian hukum bagi korban ikut tertunda. Kondisi seperti ini berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum," katanya.

Ia menambahkan, korban penyandang disabilitas memerlukan perlindungan dan penanganan khusus sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. Oleh sebab itu, seluruh pihak yang memiliki kewenangan diharapkan mempercepat koordinasi agar proses hukum berjalan efektif tanpa mengurangi kualitas pembuktian.

Sementara itu, media ini telah berupaya meminta konfirmasi kepada Bustomi, pejabat Dinas Sosial Kabupaten Sampang yang membidangi penanganan tersebut, mengenai alasan penundaan pemeriksaan dan kepastian jadwal saksi ahli. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan yang diberikan.

Belum adanya kepastian jadwal pemeriksaan saksi ahli membuat penyidikan masih berada di titik yang sama seperti beberapa pekan lalu. Di tengah perhatian publik terhadap perlindungan korban kekerasan seksual, masyarakat kini menunggu langkah nyata seluruh instansi terkait untuk memastikan proses hukum berjalan cepat, profesional, serta memberikan kepastian hukum bagi korban tanpa penundaan yang tidak perlu. (Red)