RKAS Tak Dipasang, Atap Sekolah Rusak, Pengelolaan Dana BOS SDN Dalpenang 1 Jadi Sorotan

SAMPANG|HURAANEWS.ID — Dugaan ketidaktransparanan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kembali menjadi sorotan publik di Kabupaten Sampang. Kali ini, perhatian mengarah ke SDN Dalpenang 1 Sampang setelah muncul sejumlah temuan yang dinilai menimbulkan tanda tanya terkait penggunaan anggaran pendidikan yang nilainya mencapai lebih dari Rp1 miliar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Sabtu (30/5/2026).

Berdasarkan data yang dihimpun, SDN Dalpenang 1 menerima Dana BOS sebesar Rp347.110.000 pada tahun 2024, Rp355.350.000 pada tahun 2025, dan Rp355.350.000 pada tahun 2026. Total anggaran yang dikelola sekolah tersebut mencapai Rp1.057.810.000.

Besarnya dana yang diterima sekolah dengan jumlah sekitar 345 siswa itu seharusnya mampu menunjang kebutuhan operasional dan menjaga kualitas sarana pendidikan agar tetap aman, nyaman, dan layak digunakan. Namun, kondisi yang ditemukan di lapangan justru memunculkan pertanyaan baru.

Sorotan utama mengarah pada pos pemeliharaan sarana dan prasarana tahun 2024 yang tercatat mencapai sekitar Rp102.290.000. Angka tersebut dinilai cukup besar sehingga publik berhak mengetahui sejauh mana realisasi dan manfaat penggunaan anggaran tersebut terhadap kondisi fisik sekolah.

Saat tim investigasi media melakukan peninjauan langsung ke lokasi (29/5), sejumlah bagian bangunan sekolah ditemukan dalam kondisi memprihatinkan. Beberapa plafon tampak rusak, berlubang, dan mengalami pelapukan. Di sejumlah titik, kerusakan atap juga terlihat cukup jelas.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu kenyamanan proses belajar mengajar. Bahkan, kerusakan pada bagian atap dan plafon dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan siswa apabila tidak segera dilakukan perbaikan secara menyeluruh.

“Atap yang bolong dan rusak di sekolah yang setiap hari dilewati siswa sangatlah berbahaya,” ujar Zai, pimpinan tim investigasi media yang menyaksikan langsung kondisi bangunan sekolah.

Tidak hanya persoalan fisik bangunan, tim investigasi juga menyoroti tidak ditemukannya papan informasi yang memuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Padahal, keterbukaan informasi penggunaan Dana BOS merupakan bagian penting dari prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pendidikan.

Ketiadaan publikasi RKAS tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sebab, dokumen tersebut menjadi salah satu instrumen yang memungkinkan publik melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara yang dikelola sekolah.

Tim investigasi media kemudian berupaya meminta klarifikasi langsung kepada pihak sekolah. Namun, saat mendatangi sekolah, Plt Kepala SDN Dalpenang 1, Moh. Soddik, diketahui sedang menunaikan ibadah haji. Sementara bendahara sekolah disebut sedang tidak berada di tempat.

“Saat kami datang, kepala sekolah masih naik haji dan bendahara sedang keluar. Kami ingin meminta penjelasan langsung terkait penggunaan Dana BOS dan kondisi bangunan sekolah,” ujar salah satu anggota tim investigasi.

Menurut tim investigasi, kondisi bangunan yang mengalami kerusakan cukup serius berbanding terbalik dengan besarnya anggaran pemeliharaan yang tercatat dalam laporan Dana BOS. Situasi tersebut memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara penggunaan anggaran dan kondisi riil yang terlihat di lapangan, sehingga memerlukan penjelasan terbuka dari pihak terkait.

Zai menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap pengelolaan uang negara di sektor pendidikan. Ia meminta instansi pengawas dan aparat yang berwenang melakukan pemeriksaan serta audit secara menyeluruh terhadap penggunaan Dana BOS di SDN Dalpenang 1 Sampang, khususnya pada pos pemeliharaan sarana dan prasarana. Hingga berita ini ditulis, pihak sekolah belum memberikan tanggapan resmi. Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai Undang-Undang Pers serta Kode Etik Jurnalistik yang berlaku. (Red)